nusakini.com - Jakarta. Harapan sekaligus ajakan yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Jatim agar media arus utama menjadi rumah penjernih informasi, terutama di tengah maraknya berita bohong, hoaks, atau fitnah, ternyata dilanggar oleh salah satu media arus utama, Indopos.

Dalam pemberitaan di halaman nasional harian tersebut tanggal 13 Februari 2019, Indopos menulis berita berjudul, "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?" Sudah tentu berita tanpa fakta dan hanya sekadar melemparkan isu tanpa tujuan yang jelas serta berpotensi memunculkan kegaduhan karena hanya berdasarkan celotehan tanpa sumber yang bisa dipercaya dari media sosial tersebut, tidak sejalan dengan usaha dari insan pers Indonesia yang ingin memberikan informasi yang jernih dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• Putuskan Berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh Dinilai Politisi Senior yang Bermain Cantik

“Hal itu sangat kami sayangkan dan sesalkan. Mengapa Indopos, yang merupakan bagian dari grup media besar, Jawa Pos yang sudah punya kredibilitas tersendiri, memuat berita yang kami anggap menyesatkan, serta hanya berdasarkan rumor atau kabar tanpa dasar dari media sosial. Ksekali unsur subjektifitas dalam penulisan isi berita itu, dan hal itu sangat bertentangan dengan Kode Etik Jurnalis yang seharusnya lebih menjunjung objektifitas," ujar Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN), di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Terkait dengan hal itu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Irfan Pulungan melaprorkan Indopos ke Dewan Pers, Jumat (15/2). Laporan diterima Kelompok Kerja Pengadian Dewan Pers.

Sekretaris TKN Hasto Kristianto menambahkan upaya melaporkan kasus ini ke Dewan Pers merupakan langkah hukum agar media arus utama yang menjadi gerbang penjaga terakhir informasi yang benar ke masyarakat mampu menjaga integritasnya dan tidak meniru cara-cara tidka bertanggung jawab yang kerap terjadi di media sosial.

“Kami sangat menghormati media sebagai pilar ke 4 demokrasi, upaya hukum inipun sekaligus untuk menjaga marwah dari pers itu sendiri. Jika bukan media arus utama sendiri yang menjaga integritasnya, maka akan sia-sia saja harapan Presiden Jokowi yang masih berharap bahwa pers arus utama akan dipercaya rakyat sebagai media objektif, independen dan berimbang," tegas Hasto di Media Center TKN Jakarta. (s/ma)